Amaq Sahir : Saya Merasa Tidak Pernah Mengganggu Lahan Orang

Lombok Timur NTB - Seorang Warga Dusun Darma, Desa Tanak Kakan, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Sahir dituduh menghalang-halangi pembangunan rumah di lahan yang secara administrasi masih merupakan milik ahli waris H Safi'i (Alm).

Amaq Sahir, yang merupakan salah satu ahli waris dari H Safi'i tersebut akhirnya dilaporkan oleh saudara SR yang mengklaim telah membeli tanah seluas 18 are milik H Safi'i itu dari salah satu ahli waris (anak saudara sepupu Sahir).

Baca juga: Dianggap Tidak Sah, Muktamar Luar Biasa MDI Digugat

Merasa telah menjadi haknya, SR yang merasa diganggu atas pembangunan rumah di pinggir jalan raya Sakra Barat itu akhirnya melaporkan Sahir ke Polres Lombok Timur atas tuduhan menganggu pembangunan atas rumah yang akan dibangun SR.

Baca juga: Bidpropam Polda NTB dan Denpom TNI Lakukan Pemeriksaan ditempat Hiburan

Saat diwawancarai media, Sahir yang merupakan salah satu cucu Kandung dari 9 anak H Safi'i mengatakan tidak pernah merasa mengganggu. Apalagi mengancam. Sebab baginya, lahan warisan kakeknya itu belum dibagi kepada semua ahli waris.(19/05).

"Lahan atas nama Almarhum H Safi'i ini seluas 4 hektare lebih. Nah 20 are yang berada samping rumah saya itu juga belum dipecah. Jadi masih hak semua ahli waris. Kok tiba-tiba ngaku sudah dibeli? Mana akte jual belinya? Mana bisa juga BPN menerbitkan sertifikatnya?" kata dia heran. 

Baca juga: Polairud Polda NTB Berhasil Mendeteksi Keberadaan Kapal Pembawa Material Sirkut Yang Sempat Hilang Kontak

Didampingi beberapa ahli waris lainnya, Sahir membenarkan bahwa memang ada salah satu saudaranya yang tidak sepaham dengan mereka. Akan Tetapi tidak mungkin melakukan penjualan sebagian lahan dari sekitar 4 hektare lahan milik H Safi'i. Lantaran keseluruhan lahan ini belum bersertifikat hak milik. Namun SPPT - nya masih atas nama H Safi'i dan PBB-nya pun tetap dibayarkan seluas 8.519 meter persegi tersebut oleh ahli waris sampai tahun 2022 ini .

"Luas lahan tersebut tidak berkurang sedikitpun, dari awal H Safi'i masih hidup hingga saat ini luasnya tetap. Lalu bagaimana SR mengklaim telah membeli 18 are dari lahan tersebut, sedang luas di SPPT tersebut tetap hingga kini, " ujar pria parobaya itu heran.

Baca juga: Bareskrim Gelar Perkara Investasi Bodong Robot Trading

Kemudian lanjutnya, bagaimana mungkin saudara SR yang merupakan oknum advokat itu melaporkan dirinya atas tuduhan mengganggu pembangunan rumah di lahannya. Sementara dari seluruh ahli waris, tidak pernah menandatangani surat jual beli kepada SR.

Namun atas laporan tersebut, Sahir mengaku sempat didatangi oleh pihak kepolisian Polres Lombok timur untuk disuruh menandatangani surat perjanjian damai.

Baca juga: Heintje G. Mandagi: Legalisasi 'Law As a Tool of Crime' di Penangkapan Wilson Lalengke

"Saya kaget, saya kan tidak pernah bentrok dengan siapapun. Kenapa harus ada surat damai? Karena adanya tekanan dari oknum polisi tersebut, akhirnya saya menandatangani surat yang saya sendiri tidak baca apa isinya. Di samping itu saat polisi ke rumah, saya sedang sakit. Tetapi waktu itu saya dipaksa menandatangani surat yang kata polisi tersebut surat damai bahwa bapak tidak akan mengancam dan mengganggu pembangunan rumah yang dibangun SR di atas lahan miliknya tersebut, " ulas Sahir meniru ucapan oknum polisi itu. 

Usai waktu itu, Sahir dan Keluarganya tetap ngotot tidak merelakan tanah warisan keluarganya diambil paksa tanpa ada surat jual beli yang sah.

"Saya tantang pihak manapun yang mengklaim saya ganggu lahannya ini. Kalau memang merasa punya mereka silakan tuntut saya dan keluarga. Kami yakin karena ini memang masih hak saya dan semua ahli waris lainnya, " tantangnya balik. 

Melihat proses tersebut Sahir menduga bahwa oknum polisi tersebut berpihak kepada saudara SR. 

Hingga berita ini diturunkan, SR belum bisa dihubungi untuk mendapatkan konfirmasi terkait masalah ini. Begitu pula dengan Kepala Desa Tanak Kakan maupun juga oknum polisi yang diduga telah maksa Sahir menandatangani surat perdamaian.(Adb)

Baca juga: FKKD NTB Resmi Melaporkan Kasubdirektorat Dana Desa Kemenkeu RI